Asupundung

Posted: April 20, 2011 in Uncategorized

PRAKTIK perkawinan asupundung menyisakan masalah. Perkawinan adat ini menodai spirit martabat keadilan kaum perempuan. Sanksi yang dipikul perempuan pelaku perkawinan ini tidak manusiawi.

Masyarakat adat Bali melukiskan perkawinan asupundung sebagai salah satu bentuk perkawinan beda wangsa. Sebagai misal, ada perempuan wangsa brahmana kawin dengan lelaki wangsa ksatriya. Ini tergolong perkawinan asupundung. “Kecuali jika perempuan brahmana kawin dengan kstariya dalem. Ini masih ditolerir,” jelas Ida Ayu Sadnyini, S.H., M.H. saat memaparkan isi bukunya bertitel  “Menguak Perkawinan Asupundung Dalam Hukum Adat Bali” di Kampus Undiknas University Denpasar belum lama ini.

Perkawinan asupundung dilakoni sementara warga Bali sejak zaman kerajaan. Bentuk perkawinan ini muncul dalam suasana mengerasnya sistem kewangsaan tempo itu. Stratifikasi tradisional ini melarang praktik perkawinan asupundung. Seorang perempuan brahmana dilarang keras berumahtangga dengan lelaki bukan wangsanya. “Lelaki bukan wangsa brahmana yang dimaksud, adalah wangsa ksatriya, wesya, dan sudra, kecuali ksatriya dalem,” jelasnya.

Selain hanya dibolehkan kawin dengan lelaki wangsa brahmana, perempuan berdarah brahmana juga diizinkan kawin dengan lelaki ksatriya dalem. Golongan ksatriya dalem berasal dari trah Kerajaan Bali zaman dulu yang berpusat di Klungkung.

Sistem kewangsaan memang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Bali zaman dulu. Istilah wangsa ini populer disebut juga kasta. Masyarakat Bali juga menyebut maksud yang sama dengan istilah warna, soroh, dan tegak atau linggih. Selain wangsa brahmana, ada wangsa kstariya, wesya, dan sudra. Empat wangsa ini dikenal sebagai catur wangsa. Sementara triwangsa menunjuk wangsa brahmana, ksatriya, dan sudra. Sistem stratifikasi sosial itu membawa implikasi serius dalam hukum perkawinan adatnya. Kaum perempuan terutama menjadi sasaran tembak ketidakadilan. Perempuan triwangsa tidak boleh kawin dengan lelaki wangsa sudra. “Perkawinan asupundung  dinobatkan jika perempuan triwangsa kawin dengan lelaki sudra,” ujarnya.

Sebuah perkawinan tergolong asupundung juga jika perempuan brahmana kawin dengan lelaki ksatriya maupun wesya. Tetapi, istilah lain yang maknanya serupa juga dikenal untuk melukiskan bentuk perkawinan adat ini. Ada kalangan masyarakat adat Bali yang menyebutnya dengan istilah lain, seperti perkawinan nyerod atau terpeleset, perkawinan ulung atau jatuh, dan perkawinan hanyud  alias dibawa arus.

Perkawinan asupundung  dinilai bukan hanya menyudutkan hak kemanusiaan kaum perempuan berdarah wangsa bukan brahmana. Terminologi asupundung pun dinilai tidak menghargai martabat kemanusiaan. Dayu Sadnyini, panggilan akrab akademisi FH Undiknas Univesity ini, mengutip penjelasan terminologis Jiwa Atmadja. “Asupundung pun disebutkan Jiwa Atmadja sebagai asumundung. Makna harfiahnya, menggendong (mundung atau pundung) anjing (asu). Tetapi, istilah ini sebenarnya hendak menggambarkan hubungan perkawinan seorang perempuan triwangsa dengan lelaki sudra sebagai golongan yang diklaim tidak berkasta tinggi. Lelaki sudra yang memperistrinya diibaratkan seekor anjing. Ini bukti betapa kerasnya larangan terhadap praktik perkawinan beda wangsa zaman kerajaan Bali dulu, khususnya perkawinan perempuan triwangsa dengan lelaki sudra,” jelasnya.

Hak kemanusiaan perempuan memang dilukai ancaman sanksi adat jika melakoni perkawinan asupundung. Sanksi adat terberat ditimpakan zaman kerajaan berbentuk hukum mati.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s